Showing posts with label Kumpulan makalah. Show all posts
Showing posts with label Kumpulan makalah. Show all posts

Makalah Linguistik Lanjut

Di Posting Oleh : Admind.msc- The Vamphire 10.17.2014 -11:27 AM

BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam kehidupan sosialnya, manusia saling berhubungan antara satu sama lain. Dalam hal ini perlu adanya sebuah komunikasi.Kebutuhan berkomunikasi itupun semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan kebudayaan manusia. Sehingga keadaan tersebut menempatkan bahasa sebagai alat komunikasi manusia pada posisi yang paling penting. Agar komunikasi tersebut berjalan dengan baik,kedua belah pihak memerlukan bahasa yang dapat dipahami bersama. Wujud bahasa yang utama adalah bunyi. Bunyi-bunyi tersebut disebut bunyi bahasa, dalam pengucapannya, bunyi-bunyi bahasa dapat disegmentasikan atau dipisah-pisahkan (bunyi segmental), dalam bunyi yang dapat disegmentasikan itu terdapat unsur-unsur yang menyertainya sehingga disebut bunyi segmental. Oleh karna itu, dianggap penting untuk mengkaji mengenai bunyi-bunyi segmental tersebut. Guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. 

 B. RUMUSAN MASALAH 
  1. Bagaimanakah definisi bunyi segmental?
  2. Bagaimanakah klasifikasi bunyi segmental?
  3. Bagaimanakah bentuk-bentuk deskripsi bunyi segmental? 
C. TUJUAN
  1. Mengidentisifikasi definisi bunyi segmental
  2. Mengidentisifikasi klasifikasi bunyi segmental
  3. Mengidentisifikasi deskripsi (gambaran) bunyi segmental 
BAB II
KAJIAN TEORI 
A. PENGERTIAN BUNYI SEGMENTAL MENURUT PARA AHLI 
  1. Muslich, Masnur. 2008. Bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap dan pita suara. Bunyi Segmental ada empat macam 
  2. Abdul chaer. 2009. Bunyi segmental ialah bunyi ujar bahasa yang terdiri dari segmen-segmen tertentu.
  3. Imam-suhairi . 2009. Bunyi segmental mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi/dipisah-pisahkan. Kata matang misalnya, dapat disegmentasi menjadi /m/,/a/,/t/,/a/,/n/,/g/. Jelas bunyi-bunyi tersebut menunjukkan adanya fonem. Dengan demikian, sebenarnya bunyi-bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental.
B. Deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia 

Muslich, Masnur. 2008.Bunyi segmental, baik vokoid maupun kontoid, yang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia sangat variatif, apalagi setelah diterapkan dalam berbagai disteribusi dan lingkungan. 

BAB III PEMBAHASAN 
A. Dasar Klasifikasi Bunyi Segmental Klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam criteria, yaitu:
  1. Ada tidaknya gangguan 
  2. Mekanisme udara
  3. Arah udara
  4. Pita suara
  5. Lubang lewatan udara
  6. Mekanisme artikulasi 
  7. Cara gangguan
  8. Maju mundurnya lidah
  9. Tinggi rendahnya lidah
  10. Bentuk bibir
1. Ada Tidaknya Gangguan 
Yang dimaksud dengan gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atas arus udara dalam pembentukan bunyi. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua,yaitu: 
  1. Bunyi vokoid, yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi.
  2. Bunyi kontoid, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi.
2. Mekanisme Udara 
Mekanisme udara adalah dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi.Dilihat dari kriteria ini, bunyi-bunyi bahasa bisa dihasilkan dari tiga kemungkinan mekanisme udara, yaitu:
  1. Mekanisme udara pulmonis, yaitu udara yang dari paru-paru menuju keluar.
  2. Mekanisme udara laringal atau faringal, yaitu udara yang datang dari laring atau faring.
  3. Mekanisme udara oral, yaitu udara yang datang dari mulut. 
3. Arah Udara 
Dilihat dari arah udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  1. Bunyi egresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju ke luar melalui rongga mulut atau rongga hidung.
  2. Bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. 
4. Pita Suara 
Dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  1. Bunyi mati atau bunyi tak bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka menutup sehingga getarannya tidak signifikan. Misalnya, bunyi [k], [p], [t], [s].
  2. Bunyi hidup atau bunyi bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka dan menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan. Misalnya, bunyi [g], [b], [d], [z]. 
5. Lubang Lewatan Udara 
Dilihat dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
  1. Bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut, dengan menutupkan velik pada dinding faring.
  2. Bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung, dengan menutup rongga mulut dan membuka velik lebar-lebar.
  3. Bunyi sengau, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan ronggga hidung, dengan membuka velik sedikit. 
6. Mekanisme Artikulasi 
Mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yag bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikeompokkan sebagai berikut.
  1. Bunyi bilabial, yaitu bunti yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir (labium) bawah dan bibir (labium) atas. Caranya, bibir bawah (sebagai artikulator) menyentuh bibir atas (sebagai titik artikulasi). Misalnya bunyi [p],[b],[m], dan [w].
  2. Bunyi labio-dental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir(labium) bawah dan gigi (dentum) atas. Caranya, bibir bawah (sebagai artikulator) menyentuh gigi atas (sebagai titik artikulasi). Misalnya, [f] dan [v].
  3. Bunyi apiko-dental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah (apeks) dan gigi(dentum) atas. Caranya, ujung lidah (sebagai articulator) menyentuh gigi atas (sebagai titik artikulasi). Misalnya, [t] pada [pintu], [d] pada [dadi](jawa), dan [n] pada [minta].
  4. Bunyi apiko-alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi (alveolum) atas. Caranya, ujung lidah sebagai articulator menyentuh kaki gigi atas yang berperan sebagai titik artikulasi. Misalnya, [n] pada [nama].
  5. Bunyi lamino-palatal, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah (lamina) dan langit-langit kertas (palatun). Caranya, tengah lidah sebagai articulator menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Misalnya, [c], [j],[ῆ].
  6. Bunyi dorso-velar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah (dorsum) dan anak tekak (uvula). Caranya, pangkal lidah sebagai articulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi. Misalnya, [q],[R].
  7. Bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok (laring). Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorok. Misalnya, [h].
  8. Bunyi glottal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah (glottis) pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glottis. Misalnya, hamzah. 
7. Cara Gangguan 
Dilihat dari car gangguan arus udara oleh ertikulator ketika buny diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut.
  1. Bunyi stop (hambat), yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga udara terhenti seketika, lalu dilepaskan kembali secara tiba-tiba. Tahap pertama (penutupan) disebut implosif (atau stop implosif). Tahap kedua pelepasan disebut eksplosif (atau stop eksplosif).
  2. Bunyi kontinum (alir) kebalikan dari bunyi stop. Yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara tidak ditutup secara total sehingga arus udara tetap mengalir. Bunyi-bunyi selain bunyi stop disebut bunyi kontinum.
  3. Bunyi afrikatif (paduan), yaitu yang dihasilkan denga cara arus udara ditutup rapat, tetapi kemudian dilepas secara berangsur-angsur. Misalnya, [c],[j].
  4. Bunyi frikatif (geser), yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara dihambat sedemikian rupa sehingga udara tetap dapat keluar. Misalnya, [f],[v],[s],[z],[x].
  5. Bunyi tril (getar), yaitu bunyi yang dihasilkan ddengan cara arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara cepat. Misalnya, [r],[R].
  6. Bunyi lateral (samping), yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sedemikian rupa sehingga udara masih bisa keluar melalui salah satu atau kedua sisi-sisinya. Misalnya, [l] pada [lima].
  7. Bunyi nasal (hidung), yaitu bunyi yag dihasilkan dengan cara arus udara yang lewat rongga mulut ditutup rapat, tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung. 
8. Tinggi-Rendahnya Lidah Dilihat dari tinggi rendahny lidah, bunyi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 
  1. Bunyi tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi,mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang bawah merapat ke rahang atas.misalnya, [i] pada [kita].
  2. Bunyi agak tinggi, yaitu bunyi yang dihaslkan dengan cara posisi lidah meninggi,sehingga agak mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang atas agak merapat ke rahang atas.
  3. Bunyi tengah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah di tengah. Caranya, rahang bawah dalam posis netral atau biasa. Akibat kenetralannya, bunyi ini biasa diucapkan secara tidak sadar oleh pembicara sebagai pengisi waktu ketika lupa atau sebelum mengucapkan kata-kata yang ingin diungkapkan.
  4. Bunyi agak rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak merendah, sehinggan agak menjauhi langit-langit keras. Caranya, rahag bawah menjauh dari rahang atas, di bawah posisi netral.
  5. Bunyi rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah merendah sehingga dari langit-langit keras. Caraya, rahang bawah diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas. 
9. Maju-Mundurnya Lidah 
Dilihat dari maju-mundurnya lidah ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
  1. Bunyi depan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian depan lidah dinaikkan.
  2. Bunyi pusat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara lidah merata, tidak ada bagian lidah yang dinaikkan.
  3. Bunyi belakang, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian belakang lidah dinaikkan. 
10. Bentuk bibir 
Dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  1. Bunyi bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir berbentuk bulat.
  2. Bunyi tidak bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir merata atau tidak bulat.   
B. Deskripsi Bunyi Segmental Bahasa Indonesia Bunyi segmental, baik vokoid maupun kontoid, yag diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia sangat variatif, apalagi setelah diterapkan dalam berbagai distribusi dan lingkungan. 1. Bunyi Vokoid 2. Bunyi kontoid Bunyi [w] dan [y] ada yang menyebutnya sebagai semi vokoid karena kedua bunyi tersebut terdapat ciri-ciri vokoid dan kontoid. Jika dalam pengucapan bunyi [u], bundaran bibir dipersempit sehingga arus udara hampir-hampir terhambat, maka terjadilah bunyi [w]. begitu juga, jika pengucapan bunyi [i] posisi lidah dinaikkan terlalu tinggi kea rah langit-langit keras (palatun) sehingga arus udara hampir-hampir terhambat, maka terjadilah bunyi [y]. Dalam praktiknya, peristiwa penyempitan bibir ketika pengucapan bunyi [u] dan peninggian lidah ketika pengucapan bunyi [i] ini sering terjadi secara alamiah karena dipengaruhi oleh pengucapan bunyi-bunyi sesudahnya. Kedua peristiwa itu dikenal dengan labialisasi dan palatalisasi. Untuk mengetahui variasi bunyi yag lebih lengkap bisa dilihat pada deskripsi halaman 59. 


BAB III PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bunyi segmental merupakan salah satu ilmu fonologi yang sangat penting dalam ilmu bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Karena dengan adanya bunyi segmental, maka kita dapat membedakan makna kata dalam setiap ucapan maupun pendengaran. Dalam penuturan bahasa Indonesia tinggi rendahnya (nada) suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Berbeda dengan nada, tekanandalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tatarankalimat (sintaksis), tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tatarankata (leksis). Tidak jauh berbeda dengan tekanan, durasi atau panjang-pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kalimat, untuk jeda biasanya dilambangkan dengan tanda titik (.). Sedangkan Intonasi merupakan kerja sama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur, dari awal hingga ke perhentian terakhir yang berarti unsur-unsur ini memiliki keterkaitan satu sama lain. 

B. SARAN 
Agar kita bisa memahami lebih jauh bagaimana peran dan kiprah bunyi-bunyi suprasegmental adalah dengan cara kita harus bisa membedakan unsur-unsur suprasegmental tersebut dalam tuturan bahasa Indonesia dimana unsur-unsur tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. 

DAFTAR PUSTAKA 
Muslich, Masnur. 2008. Fonologi Bahasa Indonesia Tinjauan Deskriptif Sistem Bunyi Bahasa Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara 

KATA PENGANTAR 
Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini penulis membahas “klarifikasi dan definisi bunyi sagmental dalam bahasa indonesia”, suatu permasalahan yang selalu dialami masyarakat dalam berkomunikasi. Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman masalah keamanan yang sangat diperlukan dalam suatu harapan mendapatkan keamanan dalam memanfaatkan komunikasi informasi terutama dalam kehisupan sehari-hari, tegur sapa dengan sesama. Dalam proses pendalaman materi klarifikasi dan definisi bunyi sagmental dalam bahasa indonesia, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran, untuk itu rasa terima kasih yang dalam-dalamnya kami sampaikan” : Dr.Sisilya Saman, M.Pd, selaku dosen mata kuliah “klarifikasi dan definisi bunyi sagmental dalam bahasa indonesia”, rekan-rekan mahasiwa yang telah banyak memberikan masukan untuk makalah ini.

Harlem Shake Editing !!!

Di Posting Oleh : Admind.msc- The Vamphire 3.22.2013 -1:12 AM

Aksi Kami !!









Format laporan Praktek pengalaman lapangan (PPL)

Di Posting Oleh : Admind.msc- The Vamphire 2.27.2013 -1:01 AM

Hay...!!! Buat kalian yang memasuki semester 7 yang sedang kebingungan mencari Format Buat bahan ajar praktek pengalaman lapangan ( PPL ) Nich guah kasi sedikit file, ini khusus bahan ajar SMP Kelas VIII .Di sini gua shere RPP ,SILABUS, PROGRAM SEMESTER, RINCIAN MINGGU EFEKTIF, PROGRAM TAHUNAN dan Format Lapoeran individu dan kelompok Praktek pengalamn lapangan !!! 
silah kan .....DOWNLOAD

Format laporan Praktek pengalaman lapangan ( PPL ) Tahun 2012 / 2013

RPP Berkarakter SMP kelas viii 
 

SILABUS SMP kelas viii   
 

Rincian minggu efektif SMP kelas viii  
 

Program Semester SMP kelas viii  
 

Program Tahunan SMP kelas viii   
 

Laporan PPL individu 2012-2013
 

Laporan PPL Kelompok  2012-2013

Maaf Jika ada kesalahan dalam penulisan !!


Definisi Kota

Di Posting Oleh : Admind.msc- The Vamphire 6.22.2012 -11:45 PM

1. Pengertian Kota
Menurut Prof. Drs. R. Bintarto Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistik.

2. Menurut Bintarto
Dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.

3. Menurut Arnold Tonybee

Sebuah kota tidak hanya merupakan pemukiman khusus tetapi merupakan suatu kekomplekan yang khusus dan setiap kota menunjukkan perwujudan pribadinya masing-masing.

4. Menurut Max Weber

Kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.

5. Menurut Louis Wirth

Kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya.

6. Secara Umum

Kota merupakan tempat bermukim warga kota , tempat bekerja tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dsb.

7. Berdasarkan istilah

Kota berasal dari kata urban yang mengandung pengertian kekotaan dan perkotaan. Kekotaan menyangkut sifat-sifat yang melekat pada kota dalam artian fisikal, sosial, ekonomi, budaya. Perkotaan mengacu pada areal yang memiliki suasana penghidupan dan kehidupan modern dan menjadi wewenang pemerintah kota.

8. Menurut UU No 22/ 1999 tentang otonomi daerah

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

9. Menurut Peraturan Mendagri RI No. 4/ 1980

Kota adalah suatu wadah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarati suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris , misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.



Pajak dan Retribusi

A. Pengertian Pajak dan Retribusi
Sebelum kita mengetahui bagaimana modernisasi perpajakan Indonesia, terlebih dahulu kita pahami apa pengertian pajak itu sendiri. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemamkuran rakyat.

Mengenai pajak, kadangkala orang menyamakan pengertian dengan retribusi. Padahal keduanya berlainan makna. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contohnya retribusi parkir, retribusi sampah.

Dari definisi diatas dapat kita ambil kesimpulan mengenai perbedaan antara pajak dan retribusi sebagai berikut :
  1. Pajak tidak memperoleh imbal balik secara langsung, sedangkan retribusi memperoleh imbal balik secara langsung.Contohnya : Bila kita membayar Pajak Penghasilan (PPh) kita tidak mendapatkan apapun, namun secara tidak langsung kita telah membantu pembangunan di negara kita, sedangkan bila kita membayar retribusi sampah maka secara langsung sampah kita akan diangkut oleh dinas kebersihan.
  2. Pajak dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak.Contohnya : Bila kita memiliki kendaraan bermotor maka setiap tahunnya kita wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bila kita tidak membayar, maka kendaraan kita bisa disita oleh pihak yang berwajib, sedangkan bila kita tidak membayar retribusi sampah, maka dinas kebersihan tidak akan memaksakan,hanya saja kita tidak memperoleh pelayanan pengangkutan sampah dari mereka.
B. Manfaat Uang Pajak
Banyak orang menghindari bahkan tidak mau mendengar istilah pajak karena mereka harus membayar tarif yang dikenakan atas barang dan jasa yang mereka peroleh. Mungkin mereka belum menyadari bahwa dengan membayar pajak mereka mendapatkan manfaat sebagai berikut :
  1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara Biaya yang diperoleh untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan Negara berasal dari penerimaan pajak., diantaranya belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan dan lainnya.
  2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan Penerimaan pajak dipergunakan untuk membiayai proyek terutama untuk sarana peribadatan , sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana perhubungan, sarana pertahanan/keamanan dan sebagainya
  3. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi.Sisa dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (rutin) dipakai sebagai Tabungan Pemerintah.

C. Penggolongan Pajak
Menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu :
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu.Jenis-Jenis Pajak Pusat :
  1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan tau jabatan, jasa.
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa.
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM
  4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  6. Bea Materai
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Contoh Pajak Daerah:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  2. Pajak Hotel dan Restoran
  3. Pajak Hiburan dan tontonan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)




Definisi Politik Hukum

Definisi Politik Hukum menurut para ahli :  

Thomas aquinas 
Menjelaskan bahwa hukum adalah aturan-aturan atau ukuran-ukuran perbuatan baik sebagai petunjuk yang pastibagi tingkah laku dan mengendalikan perilaku manusia. Tujuan hukum adalah kebaikan bersama, menurut Aquinas,hukum tergantung dari tingkat keadilannya, oleh karena itu hukum yang digunakan setiap manusia untuk mencapai keadilan adalah adalah melalui hukum yang berasal dari hukum alam.  

Soedarto 
Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badannegara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yangdiperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalammasyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citaka.  

C.F.G Sunaryati Hartono Sunaryati Hartono 
Melihat politik hukum sebagai suatu alat (tool) atausarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakansistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional ituakan diwujudkan cita cita bangsa Indonesia   

Moh. Mahfud MD
Ia berpendapat bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh suatu penguasa Negara.  

Satjipto Rahardjo
Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.  

Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus
Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu ( menjadikan sesuatu sebagai Hukum ). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.  

L. J. Van Apeldorn 
Politik hukum sebagai politik perundang-undangan .Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan  isi peraturan perundang-undangan . ( pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.  

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
Politik Hukum sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai-nilai.


Akar,Batang/pohon ilmu hukum

Di Posting Oleh : Admind.msc- The Vamphire 6.18.2012 -12:43 PM

Akar ilmu hukum
Akar ilmu hukum adalah filsafat bangsa dan idiologi negara.
Di Indonesia, akar ilmu hukum adalah Pancasila/juga Pembukaan UUD 1945 yang meletakan prinsip-prinsip dan penuntun kaedah hukum tertentu dalam pembuatan berbagai produk peraturan perundang-undangan.
Dari sini kemudian dapat diketahui bahwa studi tentang Filsafat Hukum merupakan bagian dari studi ilmu hukum.

Batang/pohon ilmu hukum
Batang/pohon ilmu hukum adalah serat-serat pohon atau sub sistim kemasyarakatan, seperti sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, budaya, administrasi dan sebagainya, yang melahirkan cabang-cabang hukum.
Dari sini kemudian muncul studi tentang sejarah hukum, sosiologi hukum, budaya hukum, psikologi hukum, administrasi hukum dan politik hukum, yang kesemuanya adalah menjadi bagian dari studi ilmu hukum.

Definisi Hukum

Definisi Hukum

Thomas Aquinas
Menjelaskan bahwa hukum adalah aturan-aturan atau ukuran-ukuran perbuatan baik sebagai petunjuk yang pastibagi tingkah laku dan mengendalikan perilaku manusia. Tujuan hukum adalah kebaikan bersama, menurut Aquinas,hukum tergantung dari tingkat keadilannya, oleh karena itu hukum yang digunakan setiap manusia untuk mencapai keadilan adalah adalah melalui hukum yang berasal dari hukum alam.

Grotius
Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Menuryt Grotius, hukum alam tidak bisa diubah secara ekstrim meskipun oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam diperoleh manusia dari akalnya tetapi Tuhan lah yang member kekuatan mengikatnya.

Fuller
Hukum sebagai aktivitas yang bertujuan yang dalam hal ini moralitas dari gagasan yang mendorong manusia untuk mencapai hal-hal ideal untuk memenuhi kemampuannya. Fuller melihat hukum sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan, maka untuk itu ada pembenaran pada moralitas gagasan.

Hart dan hukum alam
Menurut hart ada aturan-aturan dasar yang bersifat subtantif tertentu yang bersifat esensial, jika manusia hidup manusia secara intim. Hart meletakkan penekannya yang utama pada suatu asumsi kelangsungan hidup sebagai tujuan kemanusian yang utama. Menurutnya,terdapat aturan-aturan yang tertentu yang mengisi setiap organisasi sosial dan merupakan fakta dari sifat manusia yang memberikan pertimbngan pada postulasi ( dalil) dari suatu isi minimum dari hukum kodrat.

Justinian
Hukum alam dibedakan antara hukum sipil dan hukum universal. Hukum sipil adalah merupakaan hukum yang sifatnya khusus yang tiap-tiap manusia atau bangsa membuatnya khusus atau sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sedangkan hukum universal adalah merupakan hukum yang digunakan oleh seluruh ciptaan Tuhan yang bersifat kekaal dan abadi.

Locge dan Pemerintahan sipil
Timbulnya Negara dan hukum adalah dengan melukiskan situasi hidup pada jaman primitive. Pada jaman primitive, orang-orang hidup menurut hukum alam.sebab pada jaman itu orang-orang memiliki kekuasan hukum yang eksekutif. Agar Negara dapat berfungsi sebgai pengawal hukum, orang-orang perlu menyerahkan sebagian dari hak-hak primitive mereka kepada Negara seperti hak menghukum secara pribadi.

F.K. Savigny
Menurut Savigny suatu system hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat tersebut. Hukum bukanlah merupakan hasil dari undang-undang yang dibuat secara tidak disengaja oleh legislator, akan tetapi dibuat sebagai respon atas kekuatan impersonal yang ditemukan dalam spirit nasional dari masyarakat. Hukum bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan, dan kuat sejalan dengan kuatnya rakyat Negara tersebut, dan pada akhirnya mati pada saat Negara tersebut kehilangan kebangsaannya.

Radcliffe Brown
Mendefinisikan hukum sebagai suatu control sosial melalui penerapann sistematis dari masyarakat organisasasi politik yang berkuasa.

Ehrlich
Hukum adalah swatentra pada level metodologi ketika dalam jalan keputusan lembaga membenarkan tindakan mereka berbeda dari berbagai pembenaran yang digunakan pada disiplin praktek lain, artinya alasan hukum memiliki metode atau gaya untuk membedakan dari penjelasan ilmu pengetahuan dari moral, politik dan tulisan ekonomi.

R. Von Thering
Melihat hukum dalam essensinya yang terekspresi melalui tujuannya, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut. Bagi Jhering dibawah hukum, kepentingan-kepentingan masyarakat harus didahulukan.

G. Teubner
Mengembangkan suatu teori dari hukum yang disebut aliran Post Structualism, teori kritis dan autopoisis. Teori tersebut menimbulkan anti reaktif dan anti individualisme 

Plato
Hukum adalah segala peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat di dalamnya .

Aristoteles
Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim pun ikut terikat.

E. Utrecht
Hukum adalah kumpulan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa yang bersangkutan.

R. Soeroso SH
Hukum merupakan himpunan aturan yang diciptakan yang berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta mempunyai ciri memerintah dan melarang serta sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum.

Mochtar Kusumaatmadja
Sebuah hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai perangkat berisi kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat semata, tapi harus mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Abdul Kadir Muhammad, SH
Hukum merupakan segala peraturan baik tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai kekuatan sanksi tegas terhadap setiap pelanggarnya.

 A.L GOODHART
Hukum adalah keseluruhan dari peraturan yang dipakai oleh pengadilan.

Austin

Hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi.

M.H. TIRTAATMIDJA, S.H.
Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mestinya mengganti kerugian-jika melanggar aturan-aturan itu - akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya

Hans Kelsen
Hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan


Marx

Hukum adalah pengemban amanat kepentingan ekonomi para kapitalis yang tidak segan memarakkan kehidupannya lewat exploitasi- exploitasi yang luas. Sehingga hukum bukan saja berfungsi sebagai fungsi politik saja akan tetapi juga sebagai fungsi ekonomi.


MONTESQUIEU

Hukum merupakan gejala sosial dan bahwa perbedaan hukum disebabkan oleh perbedaan alam, sejarah, etnis, politik, dan faktor-faktor lain dari tatanan masyarakat. Oleh karena itu hukum suatu bangsa harus dibandingkan dengan hukum bangsa lainnya


BAMBANG SUNGGONO

Hukum adalah sebagai subordinasi atau merupakan produk dari kepentinga-kepentingan politik

THOMAS AQUINAS

Hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama sama dengan seluruh anggota masyarakatnya

LEON DUGUIT

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai  jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu

IMMANUEL KANT

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

S.M. AMIN, S.H.

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi

J.C.T. SIMORANGKIR, S.H. dan WOERJONO SASTROPRANOTO, S.H.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.



VAN KAN
Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusai di dalam masyarakat. Peraturan dalam menjalankan kehidupan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib


UTRECHT

Hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah


WIRYONO KUSUMO

Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

MOCHTAR KUSUMAATMADJA

Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.


Thomas Hobbes
Hukum merupakan kumpulan perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
 



Tujuan Dan Teori Hukum menurut para ahli

Tujuan Hukum  

Jeremy Bentham (Teori Utilitas)
Tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number). Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganutnya.

Mochtar Kusumaatmadja (Teori Campuran)
Tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut masyarakat dan zamannya.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 
Tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ektern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

Van Apeldoorn
Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Soebekti
Hukum mengabdi pada tujuan untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dengan mengabdi pada tujuan negara itu, hukum mewujudkan keadilan dan ketertiban.
Secara garis besar tujuan hukum meliputi:
  1.  Pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai;
  2. Mewujudkan keadilan; serta
  3.  Untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan atau kesejahteraan.

Teori Hukum

Sinzheimer
Hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup manusia-manusia yang hidup. Jadi bukan hanya bagaimana mengatur sesuai dengan prosedur hukum, melainkan juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Oleh karena menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam berpikirnya, yaitu meninjau hubungan hukum dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial di luarnya.
Agar hukum benar-benar digunakan secara efisien dan efektif untuk mengatur masyarakat, komponen-komponen sosial yang mengintari proses hukum tersebut perlu mendapat perhatian dan harus dimanfaatkan untuk membangun suatu tatanan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, karena akan membawa kita untuk lebih memahami kehidupan masyarakat dan membuat kita lebih mampu memecahkan problema-problema sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Robert B. Seidman
Komponen-komponen kekuatan sosial dan personal akan selalu bersinergi dalam proses bekerjanya hukum. Sehingga hukum yang multi wajah, tidak memadai jika hanya dilihat dari satu sudut pandang (perspektif) saja. Studi-studi yang normatif maupun yang sosiologis, antropologis, psikologis, politik, ekonomi, dan sebagainya dikembangkan agar penggalan-penggalan wajah hukum yang dikemukakan oleh masing-masing perspektif dapat disatukan menjadi satu kesatuan wajah hukum yang utuh dan benar-benar sempurna.

 Gustav Radbruch 
Tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum:
  1. Keadilan; 
  2. Kepastian hukum; 
  3. Kemanfaatan.
Nilai kemanfaatan akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya.


Bredermeier 
Di dalam suatu sistem sosial dapat dijumpai bekerjanya 4 proses-proses fungsional utama, yaitu:
  1. Adaptasi
  2. Perwujudan tujuan;
  3. Mempertahankan pola; dan
  4. Integrasi.
Keempat proses itu saling kait-mengkait dan secara timbal-balik saling memberikan input. Setiap sub-proses memperoleh input dari ketiga lainnya. Sementara itu, output dari salah satu proses juga akan menjadi input bagi sub-proses yang lain.
Semua itu menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil studi ilmu-ilmu sosial di dalam studi hukum sangat diperlukan. Ini tidak dapat terjadi bila kerangka berfikir yang kita ikuti masih tetap bertumpu pada aliran analisis-positivitis.
Sekalipun aliran analisis-positivitis melihat masalah pengaturan oleh hukum dari segi legitimasinya dan semata-mata dilihat sebagai ekspresi dari nilai-nilai keadilan, justru banyak tugas-tugas yang menyangkut pelaksanaan keadilan yang memerlukan keahlian-keahlian yang bersifat non-hukum, yang seringkali belum dikuasai benar oleh para petugas hukum yang ada pada saat ini.


Montesquieu 
Hukum manusia tidak lain adalah hasil akhir dari bekerjanya berbagai faktor, seperti adat kebiasaan setempat serta lingkungan fisik di sekitarnya. Untuk dapat memahami bekerjanya berbagai faktor tersebut, perlu bantuan dari ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial bersifat dekriptif. Ilmu pengetahuan hukum bersifat normatif dan evaluatif. Keterbatasan ilmu hukum inilah yang menyebabkan diperlukannya “teori hukum sosial” untuk memperluas wawasan keilmuan dari hukum agar keluar dari kungkungan paradigma lama yang bersifat normatif dan evaluatif semata.
  
Northop 
Hukum memang tidak dapat dimengerti secara baik jika ia terpisah dari norma-norma sosial sebagai “hukum yang hidup”.

Eugen Ehrlich 
Hukum yang hidup dinamakan sebagai hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum.

Yehezkel Dror
Bidang budaya atau aktivitas masyarakat tertentu ternyata sangat berjalinan erat dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk mempelajari hukum secara terpisah dari konteks sosialnya akan menjadi sukar.

Yulius Stone
Sekalipun ilmu sosialnya telah bisa selesai, namun persoalan pertimbangan kebijakan dan keadilan masih perlu dipertanyakan. Kerja mengumpulkan data dan bahkan juga usaha inferensinya untuk menarik simpulan umum dari fakta-fakta ini haruslah dipandang sekedar sebagai landasan penggarapan masalah yang lebih pokok. Adapun masalah yang lebih pokok ini ialah apakah yang seharusnya diperbuat terhadap fakta-fakta itu? Pertanyaan Yulius Stone ini adalah persoalan etik kebijakan sosial dan keadilan.

Yap Thiam Hien 
Sekalipun komponen-komponen sosial teramat penting dalam penataan lembaga dan pranata hukum, namun belum mendapat perhatian serius dari para pekerja hukum, baik di kalangan intelektual, legislator maupun aparat penegak hukum. Mengenai kekurangan pengetahuan dan kekurangan pedulian terhadap aspek non yuridik itu juga dirasakan oleh seorang pengacara kondang ini.

Lemaire
Hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang memadai dan komprehensif.

Mr. Dr. Kisch
Hukum itu tidak dapat dilihat/ditangkap oleh panca indera, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum.

Van Vollen Hoven
Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. 

Soediman
Hukum sebagai pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia.
Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan hukum memiliki banyak dimensi, masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian dasar:
  1. Hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. Konsekuensi metodologi adalah bersifat filosofis;
  2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka pesat perhatian terfokus pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Konsekuensi metodologinya adalah bersifat normative-analitis;
  3. Hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyrakat, maka metoda yang digunakan adalah metoda sosiologis. Pengertian ini mengaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit da;lam masyarakat.